Partai Gerindra Meminta Gubernur Anies Baswedan Tegas Ke Bawahannya Yang Tidak Optimal Kerja – Resapan biaya Pemprov DKI masih tetap rendah. Partai Gerindra DKI minta Gubernur Anies Baswedan tegas ke bawahannya yang tidak optimal kerja. Sikap Gubernur terdahulu, Basuki T Purnama (Ahok) dibahas kembali.
“Penyerapan biaya ini mesti disaksikan gubernur menjadi lampu kuning, yaitu berhati-hati,” kata Wakil ketua DPD Partai Gerindra DKI, Syarif, masalah resapan biaya sampai November ini, pada detikcom, Senin (12/11/2018).
Awal mulanya, Anies mengatakan resapan biaya yang rendah ini sebab proses pembayaran yang berbelit-belit. Syarif menggerakkan supaya Anies selekasnya melakukan perbaikan sistemnya. DPRD DKI dikatakannya telah mewanti-wanti Anies untuk melakukan perbaikan skema pemakaian biaya.
Sekretaris Komisi A (Bagian Pemerintahan) DPRD DKI ini lihat ada tiga aspek yang melatarbelakangi penyerapan biaya Pemprov DKI rendah. Pertama ialah rencana serta eksekusi yang jelek. Akan tetapi, pihak eksekutif yaitu Unit Kerja Piranti Daerah (SKPD) yang tidak berhasil menyelesaikan tidak ditegasi oleh Anies.
“Dahulu jaman Ahok kan mereka (SKPD) takut, sedikit-sedikit pecat. Saat ini, Pak Anies cukup lembut toh ikut tidak optimal. Pak Anies semestinya lakukan terobosan,” sorot Syarif.
Anies diharapkannya dapat menggerakkan aparat pemerintahan untuk kreatif. Anies ikut disuruh untuk memperkuat kontrak tujuan untuk semua kepala dinas, jika tujuan tidak terwujud jadi kepala dinas disuruh mundur.
“Dahulu di jaman Ahok semacam itu. Tetapi Ahok itu tidak pasnya ada di segi belumlah dikeluarkan tetapi telah mengancam-ancam. Saya fikir, jika ingin pecat ya pecat saja,” katanya.
Anies butuh membuat terobosan, yaitu tegas pada bawahannnya yang tidak sampai tujuan akan tetapi tiada main ancam. Menurut Syarif, itu ialah antitesis dari sikap Ahok masa dahulu. Ia minta penyerapan biaya mesti diatas 85%.
“Ini hasil pelajari saya dengan objektf, serta Pak Gubernur mesti selekasnya berbenah. Telah dua tahun ini saya memerhatikan keadaan ini, menejlang perubahan Ahok sampai Anies saat ini. Tegas saja, Pak Anies!” tutur Syarif.
Aspek ke-2 yang dinilai merubah rendahnya penyerapan biaya yaitu pengaturan pada unit serta SKPD yang tidak baik. Ke-3, yaitu mentalitas birokrasi yang lebih mencari aman serta takut lakukan pengembangan, mengakibatkan birokrat tidak berani menyelesaikan program. Butuh juga ada sangsi tunjangan kapasitas daerah jika penyerapan biaya rendah. Sanskinya ialah pemotongan 30% TKD. Ketagasan Anies dibutuhkan untuk membenahi SKPD.
“Pak Anies mesti lebih tegas serta pilih petinggi yang kompeten serta miliki nyali, pasti jujur dan berkarakter kuat terpenting,” pungkasnya.
Awal mulanya dikabarkan, keseluruhan alokasi berbelanja pada 2018 ini adalah Rp 75 triliun. Biaya yang baru terserap sebesar Rp 41 miliar. Keseluruhan resapan berbelanja langsung serta berbelanja tidak langsung baru 54,7%.
Gubernur Anies mengaku resapan biaya DKI masih tetap rendah diakhir tahun. Salah satunya kendalanya ialah proses pembayaran yang berbelit-belit. Untuk mengatur pembayaran, SKPD pilih menagih di ujung tahun dibanding menagih setiap tiga bulan. Ada juga karena lainnya yaitu pembayaran tunai untuk pembelian tanah yang ia jauhi, konsekuensinya memang mengakibatkan sereapan biaya rendah. Anies ingin pembelian tanah dikerjakan melalui non-tunai hingga tata kelolanya lebih terjamin dari permasalahan.