Usai Wakilnya, Kini Giliran Walikota Semarang Diduga Gelar Kampanye Untuk Jokowi

Agen Casino

Usai Wakilnya, Kini Giliran Walikota Semarang Diduga Gelar Kampanye Untuk Jokowi – Golongan Advokat Bela Keadilan (Abeka) sampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ke Bawaslu Kota Semarang, Kamis (21/3) . Hendi diberitahukan lantaran disangka mengadakan kampanye buat Jokowi-Amin pada seminar mengenai Pemahaman Berkebangsaan di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) , Sabtu (16/3) .

” Jadi pekerjaan itu nyata-nyatanya deklarasi dari beberapa peserta seminar yaitu guru-guru agama Islam buat junjung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pokoknya ada kampanye calon petahana, ini telah penyalahgunaan kuasa, ” kata Anggota Abeka Aditya Surya Kurniawan, Kamis (21/3) .

Ia menyebutkan dalam pekerjaan itu harusnya deklarasi support Jokowi tak bisa dilaksanakan. Mengingat, Hendi yang mengikuti acara itu masih tetap berstatus Wali Kota Semarang. Tidak hanya itu pun dikunjungi petinggi Perangkat Sipil Negara (ASN) yaitu Kementerian Agama, serta gunakan sarana Pemerintah.

” Sarana TBRS itu punya Pemkot, Walikota jadi petinggi negara, ASN, serta yang turut serta dalam pekerjaan itu terancam Klausal 280 ayat 1 serta ayat 2 UU No. 7/2017 mengenai Pemilu jika petinggi negara, struktural, ataupun ASN dilarang ikuti pekerjaan yang ke arah pada keterpihakan pada peserta pemilu. Larang itu pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang pada ASN, ” katanya.

Aditya memandang acara itu pun punya harapan berlangsungnya tindak pidana pemilu lantaran diselenggarakan dengan sertakan beberapa siswa sekolah yang umurnya belum juga penuhi ketentuan.

” Jelas melanggar banyak dalam pekerjaan ini keterkaitannya dengan siswa sekolah yang belum juga miliki hak pilih sesuai sama yang dirapikan dalam Klausal 280 ayat 1 huruf h serta Klausal 280 ayat 2 huruf k serta Klausal 280 ayat 4 UU Pemilu, ” tutupnya.

Buat didapati, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Semarang serta Siswa-Siswi Rohani Islam (Rohis) SMA-SMK se-Kota Semarang bergabung pada Sabtu (16/3) . Mereka lewat cara privat berhimpun buat mengerjakan deklarasi menampik tegaknya mengerti khilafah di Indonesia. Gak cuma itu, mereka juga dengan tegas menyebutkan diri memberi dukungan kepemimpinan Jokowi jadi Presiden Indonesia.

Tinggal di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang, deklarasi itu mendapat support dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Dalam peluang itu, pembacaan deklarasi di pimpin oleh perwakilan AGPAII, M Rofi’i serta Dina Al Hida dari perwakilan Rohis SMA Kota Semarang. Pembacaan deklarasi dibarengi oleh semuanya peserta yang ada.

” Kami DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Semarang serta Rohis SMA-SMK Kota Semarang, memberi dukungan penuh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta menampik skema negara khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Harga Mati! ” hebat mereka serentak.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sendiri yang ada dalam peluang itu mengapresiasi sikap yang diperlihatkan oleh guru pendidikan agama Islam berserta murid rohani Islam dari semuanya Kota Semarang itu.

” Alhamdulillah, barusan semuanya guru pendidikan agama Islam serta Rohis se-Kota Semarang memberikan menampik Indonesia jadikan negara khilafah. Ya berikut NKRI, kita telah hendak memutuskan dari jaman kemerdekaan jika basic negara kita Pancasila, ” kata Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang itu.

Wakil Wali Kota Semarang pun Diadukan

Awal kalinya, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu pun diadukan Team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandiaga Propinsi Jawa Tengah ke Tubuh Pengawas Pemilu. Gunaryati diadukan lantaran disangka mengerjakan pelanggaran kampanye lantaran menguntungkan Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Senin (11/3) .

Anggota Team Advokasi BPN Prabowo-Sandi Jateng, Listiani mengemukakan pendapat pelanggaran pidana kampanye itu dilaksanakan pada Kamis (7/3) terus di aula Kecamatan Semarang Utara. Dalam pertemuannya Wakil Walikota bersama-sama masyarakat didapati berikan pemberian dana transportasi pada pengurus RW.

” Itu telah melanggar peraturan kampanye, menggunakan sarana pemerintah, pun buat pemberian uang pada 89 ketua RW, 9 kades, ibu-ibu penggerak PKK, FKK, tokoh agama, tokoh orang, ketua LPMK sampai ketua karang taruna jadi kecamatan, ” kata Listiani, Senin (11/3) .

Ia menyebutkan dalam acara itu, Wakil Walikota pun mengerjakan kampanye dengan memberikan program kerja Paslon nomer urut 01. Gunaryati pun menyebutkan kalimat ajak buat anti menyebutkan nomer dua dan mengharapkan pilihan peserta seperti Wali Kota Semarang.

” Wawali mengarahkan buat pelihara satu diantaranya peserta pemilu dengan gunakan sarana pemerintah. Itu telah jelas melanggar klausal 282, 283, 306 ayat 2 serta klausal 547 Undang-undang no. 7 tahun 2017, ” katanya.