Ruu Pertembakaun Di Terima DPR

Ruu Pertembakaun Di Terima DPR – Presiden Joko Widodo udah mengantar surat presiden (surpres) perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan ke DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui belum terima supres itu.

” Nah itu dia, kita belum (tahu). Hari ini saya lihat deh. Kebanyakan dapat saja hingga ke Setjen tetapi kami kebanyakan, itu kelak dibawa ke rapim, kita kenal di rapim (rapat pimpinan), ” ungkap Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Bab RUU Pertembakauan ini pernah jadi masalah beberapa saat lalu. Ade Komarudin yg kala itu masih tetap jadi Ketua DPR pernah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Tubuh Legislasi (Baleg) DPR dikarenakan tdk kunjung membawa hasil pengkajian langkah I ke rapat sempurna.

Akan tetapi selanjutnya hasil harmonisasi itu udah diparipurnakan. Akan tetapi bab supres pada RUU itu juga pernah jadi masalah. Pernah di katakan belum di kirim, akan tetapi nyata-nyatanya supres itu di pastikan udah diserahkan Presiden Jokowi terhadap DPR. Bahkan juga isi supres itu udah pernah mengedar.

” Nah itu kita gak tahu. Maka itu kita tengok lah, belum tengok suratnya samasekali jadi saya tidak ingin berspekulasi. Saya juga heran kok surat itu udah mengedar, ” terang Fadli.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan surat presiden itu memuat penolakan pengkajian RUU itu. Fadli mengakui belum tahu benarkah supres memuat penolakan.

” Kita sendiri belum tengok, belum terima. Kelak kita lihat deh, ” kata politikus Partai Gerindra itu.

Terlebih dahulu JK menegaskan supres udah kirim ke DPR. Isi supres menurut dia merupakan penegasan pemerintah menampik ide rancangan undang-undang itu. Ada beberapa argumen pemerintah menampik RUU Pertembakauan. Berapa salah satunya bab pelebaran tembakau serta kesehatan.

” Itu surat utk membahas bagaimana pemerintah tdk sepakat. Bukan hanya pemerintah sepakat. Dikarenakan udah di ajukan DPR, pemerintah mestinya kan menanggapinya, ” tegas JK, Rabu (22/3).

” Ujungnya merupakan pemerintah tdk sama pendapat dengan RUU. Jadi tak usah ada undang-undang, itu prinsip. Prinsip bagaimana langkahnya biar sama sama menjunjung membutuhkan, ” ujarnya