Presiden Jokowi Kirim RUU Ke DPR

Presiden Jokowi Kirim RUU Ke DPR – Presiden Joko Widodo telah kirim surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan ke DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui belum terima supres itu.

” Nah itu dia, kita belum (tahu). Hari ini saya teliti deh. Rata-rata dapat saja hingga ke Setjen tetapi kami rata-rata, itu kelak dibawa ke rapim, kita kenal di rapim (rapat pimpinan), ” ungkap Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Bab RUU Pertembakauan ini pernah jadi masalah beberapa lain waktu. Ade Komarudin yg selagi itu masihlah jadi Ketua DPR pernah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Tubuh Legislasi (Baleg) DPR dikarenakan tdk kunjung membawa hasil bahasan bagian I ke rapat sempurna.

Tapi selanjutnya hasil harmonisasi itu udah diparipurnakan. Tapi bab supres pada RUU itu pernah juga jadi masalah. Pernah di sebutkan belum di kirim, tapi nyata-nyatanya supres itu di pastikan telah diserahkan Presiden Jokowi terhadap DPR. Bahkan juga isi supres itu telah pernah mengedar.

” Nah itu kita gak tahu. Oleh karena itu kita simak lah, belum simak suratnya sekalipun jadi saya tak ingin berspekulasi. Saya juga heran kok surat itu telah mengedar, ” terang Fadli.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertegas surat presiden itu di isi penolakan bahasan RUU itu. Fadli mengakui belum tahu benarkah supres di isi penolakan.

” Kita sendiri belum simak, belum terima. Kelak kita teliti deh, ” papar politikus Partai Gerindra itu.

Diawalnya JK meyakinkan supres telah kirim ke DPR. Isi supres menurut dia yaitu penegasan pemerintah menampik ide rancangan undang-undang itu. Ada beberapa argumen pemerintah menampik RUU Pertembakauan. Lebih dari satu salah satunya bab pelebaran tembakau serta kesehatan.

” Itu surat buat membahas bagaimana pemerintah tdk sepakat. Bukanlah pemerintah sepakat. Dikarenakan telah diserahkan DPR, pemerintah seharusnya kan menanggapinya, ” tegas JK, Rabu (22/3).

” Ujungnya yaitu pemerintah tdk sama pendapat dengan RUU. Jadi tidak usah ada undang-undang, itu prinsip. Prinsip bagaimana langkahnya biar sama sama menghormati memerlukan, ” tuturnya